CATATAN KECIL DARI NUSA DUA (4)

KTT ASEAN-MENDORONG PERWUJUDAN KEDAULATAN PANGAN DI ASEAN Oleh Muhammad Razi Rahman

 

        Nusa Dua, 14/11 (ANTARA) - Masih terdapatnya berbagai daerah yang menderita rawan pangan di Asia Tenggara serta peristiwa banjir besar yang melanda sebagian besar Thailand pada 2011 ini seharusnya mendorong ASEAN mewujudkan kedaulatan pangan.

        "ASEAN mesti mendorong semua negara anggotanya untuk menegakkan kedaulatan pangan," kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, ketika dihubungi ANTARA dari Nusa Dua, Bali, Senin.

        Menurut Henry, setiap negara ASEAN seharusnya memiliki mekanisme sistem pangan yang bisa memproduksi bahan pangan yang cukup untuk warga negaranya sendiri berikut dengan peralatan pertanian yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan pangan tersebut.

        Selain itu, lanjut Henry Saragih, berbagai negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga seharusnya dapat memperkuat perlindungan terhadap serangan spekulan pasar internasional.

        Selama ini, menurut dia, ASEAN masih belum memiliki mekanisme yang efektif dalam mendorong spekulan pasar yang "bermain" di sektor pangan yang mengakibatkan naiknya harga pangan.

        "ASEAN masih belum bisa menahan spekulan pangan internasional. Padahal itu yang seharusnya dibangun," kata Henry yang pernah menerima penghargaan dari Institute for Global Justice pada 2006.

        Untuk itu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011 ini juga diharapkan dapat membangun kedaulatan pangan di Asia Tenggara serta mendorong terciptanya ketetapan agar setiap negara ASEAN dapat memproduksi bahan pangan yang memadai bagi seluruh penduduknya.

        Selain itu, Henry juga menghendaki agar Indonesia harus dapat menghilangkan ketergantungan pangan dari berbagai negara lainnya termasuk sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan seutuhnya.

        "Indonesia selama ini masih ketergantungan impor beras dari Thailand," katanya.

        Menurut Henry, ketergantungan bahan pangan merupakan hal yang buruk apalagi setelah terjadinya bencana alam banjir di Thailand sejak Juli 2011 yang mengakibatkan sekitar satu juta hektare lahan pertanian di negara itu menjadi terendam.

        Untuk itu, ujar dia, Indonesia seharusnya menghindari persoalan ketergantungan dengan tidak lagi mengandalkan pasar internasional dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

        Ia mengingatkan bahwa dibanding negara-negara lainnya di Asia Tenggara, Indonesia masih termasuk sebagai negara yang memiliki banyak daerah yang dinilai rawan pangan.

        Terdapatnya daerah di Indonesia yang rawan pangan, lanjutnya, antara lain karena struktur negara kepulauan dan masih tergantungnya pasokan beras dari Pulau Jawa.

        Seharusnya, menurut dia, Indonesia tidak lagi menekankan kepada spesialisasi komoditas pangan per wilayah seperti Pulau Sumatera yang dikhususkan untuk ditanami kelapa sawit karena hal itu juga mengakibatkan ketergantungan antardaerah.

Revisi UU No 7
   Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Prof Didin S Damanhuri menyatakan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan harus direvisi jika Indonesia ingin mewujudkan kedaulatan pangan.

        Menurut Didin, UU Pangan dinilai hanya menekankan aspek pada ketersediaan pangan tetapi tidak secara jelas mengatur agar kebutuhan ketersediaan pangan itu dapat dipenuhi oleh semua pihak.

        Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa kedaulatan pangan mustahil diwujudkan tanpa meningkatkan kesejahteraan petani, dan tanpa memberikan akses bagi petani terhadap perumusan kebijakan.

        Terkait dengan kedaulatan pangan, Ekonom Senior Institute for Development Economy and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan bahwa rendahnya kedaulatan pangan nasional bukanlah kesalahan para ilmuwan tetapi lebih kepada permasalahan pelaksanaan kebijakan produksi pangan yang efektif di lapangan.

        "Jika Indonesia masih dinilai belum berdaulat atas pangan dan masih banyak mengimpor bahan pangan daripada surplus, itu bukan salah ilmuwan. Mereka sudah berkontribusi banyak," Bustanul Arifin.

        Menurut Bustanul, masih dilakukannya kebijakan impor beras, gandum, hingga kedelai disebabkan antara lain karena tingginya kebutuhan pangan nasional yang tidak bisa disediakan produksi dalam negeri.

        Ia juga berpendapat, target pemerintah untuk surplus beras sebanyak 10 juta ton pada 2014 dinilai terlalu optimis padahal terdapat sejumlah persoalan seperti lahan pertanian yang semakin lama semakin menyempit.

        "Apalagi perluasan lahan pertanian sudah minus 50 ribu hektare per tahun. Pencetakan lahan baru hanya 50 ribu hektare namun konversi lahan untuk menjadi perumahan dan industri dapat mencapai hingga sebesar 100 ribu hektare per tahun," katanya.

             Solidaritas pangan
   Sedangkan terkait dengan bencana banjir di Thailand sejak Juli 2011, Ketua Umum SPI Henry Saragih menginginkan agar solidaritas pangan di tingkat ASEAN dapat ditingkatkan agar kejadian seperti banjir besar yang terjadi di negara Thailand dapat tertangani segera secara internal.

        "ASEAN harus menetapkan solidaritas yang jelas dan saling berbagai," kata Henry dan menambahkan, indikasi solidaritas pangan ASEAN yang belum optimal dapat terlihat setelah terjadinya peristiwa banjir besar yang melanda banyak wilayah Thailand.

        Thailand mengalami bencana banjir sejak Juli 2011 dan hingga kini belum sepenuhnya mereda yang mengakibatkan hampir sekitar 72 persen kawasan pertanian di negara itu mengalami gagal panen.

        Selain memukul sektor pertanian, bencana banjir tersebut juga memukul industri manufaktur Thailand yang berdampak negatif terhadap negara-negara di kawasan ASEAN.

        Pada pertemuan menteri keuangan negara-negara ASEAN di Jakarta, 8 November, seluruh negara mengakui bahwa telah terkena imbas banjir Thailand karena selain terputusnya sumber impor pangan juga memicu tersendatnya ekspor ke Negeri Gajah Putih tersebut.

        Henry menyesalkan bahwa tidak terjadi adanya tindakan bantuan yang segera terkait permasalahan banjir dan rawan pangan tersebut padahal selama ini banyak negara termasuk Indonesia masih tergantung impor beras dari Thailand.

        Sementara itu, Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Dalam Negeri Ade Padmo Sarwono mengatakan, pertemuan pejabat senior negara-negara KTT ke-19 ASEAN, 17 - 19 November 2011, diperkirakan akan membuat semacam pernyataan bersama terkait penanganan banjir untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti yang dialami Thailand.

        "Usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir disampaikan Thailand, dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut di tingkat menteri," kata Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Ade Padmo Sarwono usai mengikuti ASEAN Senior Official Preparatory Meeting dalam kerangka KTT ke-19 ASEAN di Bali, Minggu (13/11).

        Menurut Ade, usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir didasarkan pada pengalaman Thailand dalam menghadapi bencana banjir yang disikapi dengan baik semua negara delegasi ASEAN karena dinilai dapat memberikan solusi bagaimana suatu negara dapat efektif menangani banjir.

        Sesungguhnya, ujar dia, ASEAN memiliki komite kerja sama dan koordinasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana dan tanggap darurat (The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response/AADMER) namun selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk penangangan gempa.

        KTT ke-19 ASEAN dijadwalkan dihadiri kepala negara atau kepala pemerintahan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam.

        Kepala negara atau kepala pemerintahan China, Korea Selatan, dan Jepang juga dijadwalkan hadir dalam KTT ASEAN+3 dan KTT Asia Timur, sedangkan kepala negara atau pemerintahan dari Amerika Serikat, Rusia, Australia, Selandia Baru, dan India hanya akan hadir dalam KTT Asia Timur.

        Pelaksanaan ketiga KTT itu dipusatkan di Nusa Dua, Bali, dan akan berakhir pada 19 November 2011.